Legalisasi Kemenkumham resmi berlaku di Indonesia sejak 4 Juni 2022 yang lalu. Layanan ini memudahkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di luar negeri karena memangkas proses panjang dengan menghapus kebutuhan legalisasi berlapis (Kemenkumham, Kemenlu, Kedutaan).
Akan tetapi, legalisasi Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) yang disebut apostille ini hanya berlaku untuk negara yang mengakui sertifikat apostille. Untuk informasi jasa legalisasi Kemenkumham secara lebih lengkapnya simak informasi berikut!
Pengertian Legalisasi Kemenkumham
Legalisasi Kemenkumham merupakan tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Dokumen yang bisa dilegalisasi oleh Kemenkumham adalah dokumen publik yang berupa surat tertulis tercetak maupun elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap/segel resmi.
Dokumen yang telah dilegalisasi dengan apostille dapat dipergunakan oleh Negara Pihak Konvensi Apostille. Selain itu, dokumen ini juga dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara yang tergabung dalam konvensi Apostille.
Apostille sendiri berbeda dengan legalisasi. Dari segi proses, apostille jauh lebih sederhana. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1961, apostille mempermudah proses pengakuan dokumen antarnegara anggota.
Sementara itu, proses legalisasi dinilai lebih tradisional karena melibatkan beberapa tahapan, termasuk verifikasi oleh kedutaan atau konsulat negara tujuan dan tidak diatur oleh satu konvensi internasional khusus.
Apostille menggunakan satu stempel atau sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal dokumen sehingga prosesnya lebih cepat dibandingkan legalisasi yang memakan waktu lebih lama karena memerlukan verifikasi dari beberapa tingkat otoritas termasuk departemen luar negeri dan kedutaan negara tujuan.
Dokumen apostille diakui oleh semua negara anggota Konvensi Den Haag 1961/Konvensi Apostille tanpa adanya proses tambahan. Sedangkan, untuk legalisasi masing-masing negara memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda, jadi prosesnya bisa bervariasi tergantung negara tujuan.
Baca Juga: Apa Itu Legalisasi Dokumen untuk Kedutaan? Lengkap dengan Jasanya
Proses Legalisasi Kemenkumham
Proses legalisasi Kemenkumham atau apostille Indonesia ini Anda perlu masuk ke portal AHU Online terlebih dahulu lalu ikuti langkah-langkah di bawah ini.
- Setelah masuk ke portal AHU Online, pilih layanan Legalisasi Apostille untuk pendaftaran akun.
- Masuk ke sistem Legalisasi Apostille, pilih jenis dokumen dan negara tujuan lalu masukkan data isian formulir elektronik dan unggah dokumen.
- Selanjutnya, Anda akan masuk ke tahapan verifikasi. Pada tahap ini verifikator akan melakukan proses verifikasi terhadap permohonan dokumen apostille yang sudah lengkap masuk ke sistem. Permohonan verifikasi biasanya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap masuk ke sistem
- Pemohon dengan status permohonan telah diverifikasi dapat melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kode pembayaran PNBP akan dikirimkan ke alamat seurat elektronik pemohonan dan pada satatus permohonan di aplikasi pemohon.
- Langkah yang terakhir adalah pencetakan sertifikat apostille dan perekatan dokumen di loket pusat atau di loket Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia sesuai dengan pilihan pemohon.
Jasa Legalisasi Kemenkumham
Jika Anda membutuhkan proses legalisasi Kemenkumham cepat dan murah, Anda bisa mempercayakannya pada Translator Partner. Sebagai penyedia jasa apostille dan legalisir dokumen terpercaya, kami menjamin keamanan dokumen Anda.
Selain itu, kami juga menyediakan jasa penerjemah tersumpah murah, cepat, dan resmi. Para penerjemah tersumpah kami telah berpengalaman dalam menerjemahkan berbagai macam dokumen, seperti dokumen beasiswa, visa, pernikahan dan lainnya. Segera hubungi Customer Service Translator Partner untuk layanan yang terbaik!
